GenPI.co 
GenPI.co Jateng - Perbedaan data warga kurang mampu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat membuat program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tak maksimal.
Maka dari itu, pembaruan data menjadi langkah awal supaya bantuan yang dikucurkan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Penyelesaian Sambungan Listrik bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen, di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12)
BACA JUGA: Inilah Daftar UMK Jawa Tengah 2022 Lengkap
“Bagaimana kami bisa membantu kalau datanya tidak valid? Maka itu saya minta ayo, Pak Camat, Pak Kades saya titip, datanya diperbarui,” kata Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, dikutip jatengprov.go.id, Kamis (2/12).
Dalam hal ini, Wagup meminta seluruh camat dan kades di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen, agar segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BACA JUGA: Diteken Ganjar, Segini Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2022
Caranya, verifikasi dan validasi kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang tersedia.
Nantinya, camat dan kades bisa dibantu ahli teknologi informasi (IT) di masing-masing wilayah untuk input data.
BACA JUGA: Pandemi, Top Up Dompet Elektronik di Jateng Naik 81%
Kepala Desa Sokaraja, Jamhar, menyebut ia sempat kebingungan bagaimana cara memperbaiki data yang diperoleh dari pusat lantaran ada perbedaan dengan daerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
