Di sisi lain, polemik proses verifikasi faktual partai politik yang diwarnai oleh ketegangan di internal penyelenggara pemilu, menjadi pengalaman penting bagi penyelenggara pemilu.
"Intensitas penggunaan media sosial yang makin meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia digital," ungkap dia.
Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan pihaknya akan memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak.
BACA JUGA: Bawaslu Jawa Tengah Minta KPU Coret 355 Nama Orang yang Terdafar di Sistem Partai Politik, Ini Alasannya
Ini meliputi penyelenggara pemilu, pemerintah kabupaten, peserta pemilu, Polres, Kodim 0705, tokoh masyarakat, tokoh agama serta segenap masyarakat Kabupaten Magelang.
"Sebenarnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Magelang dari setiap pemilihan dan pemilu sudah maksimal. Dengan berbagai inovasi yang kami kembangkan, namun kami tetap harus kerja keras dan bersinergi dengan semua elemen," jelas dia.(*)
BACA JUGA: Jawa Tengah Masuk Kategori Rawan Sedang pada Pemilu 2024
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News