GenPI.co 
Di sisi lain, Ganjar lebih setuju dengan kebijakan upah sektoral.
Dengan demikian, penetapan upah bisa disesuaikan pada kondisi per industrinya.
Ketua Apindo Jawa Tengah, Frans Kongi, menyebut para pengusaha memilih Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan upah.
BACA JUGA: UMK Jawa Tengah Diumumkan Setelah UMP 2023 pada 21 November, Begini Respons Ganjar
“Kami perusahaan di Jawa Tengah komitmen, pasti ada kenaikan upah. Tapi, berapa kami belum tahu, kami tunggu angka dari Badan Pusat Statistik,” papar dia.
Sementara itu, perwakilan buruh dari KSPSI, Wahyu Rahadi, mengaku senang bisa menyuarakan pendapatnya langsung kepada Ganjar.
BACA JUGA: Ganjar Jumpa Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Bahas Pilpres?
“Kami merasa diuwongke sih sebenarnya ya. Semuanya pasti bisa dibicarakan, dan penting bagi kami untuk kemudian menyampaikan juga apa yang ada di lapangan,” tutur dia.
Wahyu berharap Ganjar lebih bijak dalam menyikapi kondisi tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah.
BACA JUGA: Astaga! Perumahan Wahyu Utomo Semarang Dipenuhi Lumpur Gegara Banjir
“Saya juga mendukung kalau kemudian Pak Ganjar mau menghidupkan kembali upah sektoral, karena diskusinya nanti lebih asyik,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
