GenPI.co 
GenPI.co Jateng - Pengamat ekonomi Solo menilai kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi atau KTP untuk pembelian minyak goreng curah tidak ada korelasinya dan kurang pas.
"Tidak ada korelasinya. Kalau pemberlakuan (Peduli Lindungi) dalam pesawat itu masuk akal. Kalau pembelian minyak goreng rasanya kurang pas," ujar Pengamat Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Lukman Hakim, saat dihubungi GenPI.co, Selasa (28/6).
Lukman menjelaskan pemerintah dalam upaya pengawasan distribusi minyak goreng itu tidak kuat.
BACA JUGA: Beli Minyak Goreng Curah di Solo Belum Pakai Peduli Lindungi
"Buktinya dulu ada statement menteri, bahwa pemerintah kalah sama mafia minyak," ungkap Ketua Umum ISEI Solo itu.
Dosen FEB UNS ini menambahkan mengenai tujuan pemerintah dalam penerapan aplikasi Peduli Lindungi kemungkinan adalah pemerataan vaksinasi Covid-19.
BACA JUGA: Ini Cara Beli Minyak Goreng Curah dengan Peduli Lindungi dan KTP
Selain itu, pembatasan ini supaya pembeli minyak goreng curah berkurang.
Hal serupa diungkapkan Pengamat Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof Anton Agus Setyawan.
"Sebenarnya kalau mau mengatur peredaran minyak goreng curah itu sudah terlambat karena sudah turun," tutur Guru Besar Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
