GenPI.co 
Hal ini lantaran regulasi menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat.
Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, mengamini regulasi terkait ojol menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Soal tuntutan tarif pengantaran yang sama antaraplikator, Sekda menilai perlu adanya diskusi di antara pemegang kebijakan aplikator.
BACA JUGA: Dishub Jateng Gencar Sosialisasi Zero ODOL, Ini Sasarannya
“Tadi kalau perbedaan persepsi tadi, masalah jarak dan sebagainya, tentu saja menurut saya perlu didiskusikan supaya sinkron. Ini kan menuju ke titik fair saja kan?,” katanya.
Sekda berharap aspirasi para driver ojol yang dibantu oleh Dinas Perhubungan Jawa Tengah nantinya bisa segera menghasilkan kesepakatan.
BACA JUGA: Antisipasi Ramadan, PMI Jateng Getol Sosialisasi Donor Darah
Sementara itu, Koordinator aksi, Didik, menuntut sejumlah hal.
Pertama, driver ojol menghendaki peningkatan kesejahteraan dengan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan sistem aplikasi dari aplikator.
BACA JUGA: Begini Kata Warga Terdampak Proyek Tol di Jateng Berkali-Kali
Kedua, driver ojol meminta adanya kesamaan tarif di antara aplikator.
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Buntut Demo Driver Ojol, Pemprov Jateng Akan Panggil Bos Gojek dan Maxim
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
