GenPI.co 
Walhi juga meminta pemerintah untuk terhadap Putusan MK.
Di sisi lain, soal kuari yang merupakan kegiatan pertambangan, Fanny menyatakan seharusnya ada izin usaha penambangan (IUP)baru setelah itu melakukan pembebasan lahan.
“Ini kok quarry untuk bendungan seperti spesial kedudukannya. Ia tidak mempunyai IUP dan difasilitasi pengadaan tanahnya, berbeda dengan kebutuhan quarry di proyek kepentingan umum lainnya,” ungkap dia.
BACA JUGA: 250 Personel Gabungan Dikerahkan ke Wadas Kawal Pengukuran Tanah
Maka dari itu, Walhi mendesak Gubernur Jateng dan Kepolisian untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk Bendungan Bener.
Selain itu, Walhi meminta pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo, dihentikan.
BACA JUGA: Tangkap 23 Warga di Wadas, Polisi: Mereka Membawa Senjata Tajam
Aparat kepolisian juga harus ditarik dari Desa Wadas serta menghentikan kriminalisasi dan intimidasi aparat terhadap warga Wadas.(*)
Tonton Video viral berikut:
Artikel ini sudah tayang di JPNN.com dengan judul: Walhi Bereaksi Keras Soal Konflik di Desa Wadas, Janji Kapolri Ditagih
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
