GenPI.co 
"Saya sempat nongkrong di SPBU dan mengamati yang membeli pertalite itu banyak mobil-mobil mewah, seperti ada Honda CRV dan Alphard. Memang tidak ada larangan, tapi kita harus melihat dari sisi keadilan sosial," papar dia.
Sugiyanto menambahkan pemerintah harus mempunyai alasan yang masuk akal dan adil karena dampaknya terhadap masyarakat berbeda-beda.
"Lebih baik terjadi perdebatan di masyarakat, daripada pemerintah langsung melakukan kenaikan harga. Memang negatifnya harga mulai naik, tapi sisi baiknya masyarakat melihat pemerintah tidak diam-diam dalam mengambil keputusan," imbuh dia.
BACA JUGA: Luhut Sebut Presiden Umumkan Harga BBM Naik Minggu Depan, Warga Jateng Mohon Bersiap
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Adhi Wiriana menyarankan pelaku usaha harus melakukan efisiensi anggaran atau pun biaya agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu besar terhadap kenaikan inflasi.
Selain itu, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan baik darat, laut maupun udara tetap terjangkau oleh masyarakat.
BACA JUGA: Truk BBM Kecelakaan di Semarang, 1 Meninggal, Innalillah
"Pemprov Jateng mungkin juga perlu memperbanyak program angkutan gratis seperti di Jakarta, supaya lebih sejahtera dan masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi," ungkap dia.
Di sisi lain, Adhi mengungkapkan idealnya inflasi di Jawa Tengah tidak lebih dari 5%.
BACA JUGA: Resmi! Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi Naik, Jadi Sebegini
Jika inflasi melebihi angka tersebut, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan memunculkan persoalan lain seperti kriminalitas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
