GenPI.co 
GenPI.co Jateng - Lingkungan di Jawa Tengah banyak yang rusak seiring bertambahnya aktivitas penambangan di daerah.
Dampak kerusakan lingkungan ini kerap ditanggung pemerintah daerah.
Padahal kini perizinan penambangan diambil alih pusat melalui sistem online single submission (OSS) sehingga daerah tak punya kewenangan.
Oleh karena itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta agar Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah duduk bersama sehingga perizinan penambangan bisa dikelola bersama dengan baik.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," ujar dia, Jumat (3/12).
Misalnya, di lereng Gunung Merapi yang masuk wilayah Kabupaten Klaten semula ada 8 perusahaan penambang berizin resmi.
Kini jumlah tersebut bertambah banyak setelah kewenangan pemberian izin ditarik Pemerintah Pusat.
Konon jumlah penambang tersebut dari 8 kemudian menjadi lebih dari 100 penambang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
