GenPI.co Jateng - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang belum cair hingga saat ini.
Hal ini lantaran masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang, Abdul Haris, mengatakan persoalan TPP ini masalah nasional yang belum memeroleh persetujuan dari pusat.
"Jadi, masalah TPP kami garis bawahi bukan masalah Kota Semarang. Ini masalah nasional. Sampai sekarang tidak ada satu pun daerah yang disetujui. Walaupun sekali lagi, kami pernah mendengar ada yang disetujui tahap pertama," kata dia, dikutip semarangkota.go.id, Jumat (11/3).
Haris mengklaim telah melengkapi semua syarat pencairan TPP.
Ini meliputi beban kerja, prestasi kerja, kemampuan daerah, dan lain sebagainya.
Kota Semarang juga telah diverifikasi oleh pusat untuk pencairan TPP karena dinilai sudah sesuai dengan peraturan.
Kali terakhir dia mengajukan ke pusat pada 18 Februari 2022 dan ada beberapa koreksi karena terkendala alat yang bermasalah.
Menurut dia, informasi terakhir TPP belum cair terkendala Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
"Kok sampai sekarang belum keluar? Itu masalahnya belum dibuka SIPD-nya. Saya mendengar kelihatannya mau dibuka, tapi yang tanggung jawab siapa belum ada. Di Maret ini sudah mulai dibuka," papar dia.
Nantinya pencairan akan dilakukan untuk 2 bulan sekaligus, yakni Januari dan Februari.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, menyebut jika seluruh proses pencairan TPP telah dilalui dengan baik.
Pencairan tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya sudah ketemu Kemendagri. Semua proses sudah baik, tinggal menunggu buka kunci di Kemenkeu. Duitnya sudah ada. Kami menunggun kode dari Kemendagri dan Kemenkeu," jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News