OTT KPK Marak di Jawa Tengah, Peringatan Ganjar Tegas!

GenPI.co Jateng - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mewanti-wanti kepala daerah di wilayahnya untuk tak melakukan korupsi.

Hal ini menyusul maraknya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk di Jawa Tengah.

Ganjar mengaku Inspektorat, Mendagri, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Tim Korpsugah dari KPK, akan membantu aktif mencegah korupsi yang ada di Jateng.

BACA JUGA:  Ganjar Pranowo Tak Diundang Acara PDIP di Semarang, Bambang Pacul Buka Suara

“Ada saja yang ditangkap OTT. Itu enggak jauh-jauh, jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” kata Ganjar, dikutip jatengprov.go.id, Rabu (28/9).

Ganjar membeberkan kejadian OTT KPK bisa terjadi di manapun, seperti di Pemalang.

BACA JUGA:  Pernyataan Keras Ganjar Pranowo, Keluar Bahasa Pengkhianat Negara

Dia senang karena hari ini bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD, semua ikut rapat koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi dalam Upaya Mewujudkan Pemda yang Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Bebas Korupsi di Wilayah Pemprov Jateng.

Hal ini agar bisa memperbaiki sistem, serta mencegah korupsi.

BACA JUGA:  Stok Vaksin Meningitis di Jawa Tengah Menipis, Ganjar Instruksikan Ini

“Saya ceritakan secara terbuka, ini lagi banyak yang ramai. Kejadian di Blora pemotongan BLT karena orang melihat itu kecil sekali, tapi dari sisi kelakuan itu enggak benar,” papar dia.

Ganjar mencontohkan ketika harus mengesahkan APBD jangan ada kolusi.

Menurut dia, apa yang menjadi aspirasi rakyat, dimasukkan dalam sistem secara terbuka dengan baik. Mitigasi korupsi ada di situ.

“Korupsi tidak cukup lip service (hanya di bibir). Buktinya, dikandani juga ngeyel, kemudian terjadi OTT di mana-mana,” tambahnya.

Ganjar menegaskan pengesahan APBD harus memasukkan aspirasi rakyat.

Misalnya, menolong daerah miskin, membereskan potensi stunting, menangani politik pangan seiring perubahan iklim global, dan perbaikan kondisi eksternal terkait adanya peningkatan harga.

“Jangan sampai ini menjadi proyek yang nanti menjadi bancaan. Saya sampaikan indikasi umpama, ada aspirasi masyarakat yang Rp 200 jutaan itu punya korupsi tinggi karena penunjukan langsung. Ini hati-hati,” tegas dia.

Ganjar juga mengingatkan agar DPRD mengontrol sehingga tidak ada yang terlibat.

“Yang sekarang di kabupaten/kota, kami harapkan beberapa contoh yang ada di kabupaten/kota yang bagus ditiru. Karena bagus lho, inovasi di kabupaten/kota yang mendorong transparansi dan akuntabilitas itu,” jelas dia.(*)