GenPI.co Jateng - Angka kemiskinan di Rembang turun 1,15% pada tahun 2022. Dengan demikian, jumlah warga miskin di Rembang dari sebelumnya sebesar 15,8% pada 2021 menjadi 14,65% pada 2022.
“Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sampai tahun 2025, angka kemiskinan targetnya 12%,” kata Wakil Bupati Rembang selaku Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Mochamad Hanies Cholil Barro’, dikutip jatengprov.go.id, Selasa (3/1).
Menurut dia, penurunan angka kemiskinan di Rembang sudah sesuai target sebesar 1% setiap tahunnya.
Wabup menyebut masih ada kendala dalam mengatasi kemiskinan di Rembang ini.
Hal ini berkaitan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang menjadi acuan masih harus diverifikasi lagi.
“Kawan-kawan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membangun sebuah sistem yang lumayan membantu, namanya Sistem Informasi Manajemen Penanggulangan Kemiskinan (Simnangkis). Salah satu fungsinya ya untuk verifikasi data kemiskinan,” papar Gus Hanies.
Gus Hanies membeberkan hal yang paling menonjol adalah rumah tidak layak huni (RTLH) sehingga program bedah rumah menjadi prioritas.
“Indikator penyakit kronis sudah tertangani melalui kawan-kawan di Puskesmas. Begitu pula stunting, kami keroyok bareng-bareng. Tapi, memang yang paling nyolok di depan mata, ya RTLH,” ungkap dia.
Dalam hal ini, pihaknya melakukan bedah RLTH di 5 kecamatan sebanyak 104 unit yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, yakni di Pancur, Pamotan, Sarang, Kragan, dan Sumber.
Di sisi lain, pihaknya juga mengintervensi desa dengan kemiskinan ekstrem secara bertahap.
Pada 2022, ada 5 kecamatan, pada 2023 juga akan mengintervensi 5 kecamatan lain, kemudian pada 2024 mendatang, 4 kecamatan.
Program bedah RTLH ini mengandalkan berbagai sumber anggaran, baik dari APBD, APBD provinsi, APBN, APBDes, sampai dana CSR sektor swasta.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News