GenPI.co Jateng - Desa Banyubiru Kabupaten Semarang menjadi desa antikorupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Peluncuran dilakukan langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dan sejumlah pejabat lainnya pada Selasa (29/11).
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan satu lembaga.
"Potensi desa strategis, begitu strategisnya peran kepala desa dan aparatur desa, saya teringat semangat Bung Hatta yang menyebut Indonesia tidak akan bercahaya dengan obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya dengan lilin-lilin kecil dari desa," kata Firli, Selasa.
Menurut dia, korupsi merampas hak-hak masyarakat yang terkadang tidak disadari.
"Oleh karena itu, KPK melakukan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat yang salah satunya dilakukan melalui Program Desa Antikorupsi," papar dia.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menambahkan Kemendes PDTT tidak dapat sendirian mengawasi 74.961 desa di seluruh Indonesia.
"Semua ini akan lebih cepat lagi ketika KPK ikut mendampingi berbagai program dalam upaya pembangunan desa melalui Program Desa Antikorupsi," ungkap dia.
Adapun Desa Banyubiru terpilih menjadi desa yang meraih skor tertinggi dalam pembentukan desa antikorupsi tahun 2022, dengan nilai 96,75.
Desa Banyubiru disusul Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dengan nilai 96,16 dan Desa Kumbang di Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan nilai 95.
Sebagai informasi, Desa Antikorupsi merupakan program yang digagas KPK dengan menggandeng Kemendes PDTT, Kemendagri, dan Kemenkeu.
Sebanyak 10 desa dari 10 provinsi dipilih KPK sebagai percontohan desa antikorupsi pada 2022.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News