Ganjar dan FX Rudy Disanksi DPP PDIP, Pengamat: Positif Bagi Partai dan Kader

28 Oktober 2022 15:00

GenPI.co Jateng - Sanksi yang diberikan DPP PDIP terhadap Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo dinilai memberikan dampak positif bagi partai maupun kader.

Hal ini diungkapkan pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riwanto.

"Kalau dilihat dari budaya pop, sebenarnya saya lihat ini upaya PDIP justru ingin membuat simpati publik kepada tokoh-tokoh PDIP yang diduga menyatakan diri mencalonkan presiden dan mendukung capres, yang menyatakan kesiapan capres kan Pak Ganjar, yang mendukung kan Pak Rudy," kata dia, Jumat (28/10).

BACA JUGA:  Kena Sanksi DPP PDIP, FX Rudy: Saya Terima Dengan Penuh Tanggung Jawab

Agus menjelaskan kondisi ini seperti yang terjadi pada Pilpres 2004 lalu.

Saat itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendapat simpati publik karena berselisih dengan Megawati Soekarnoputri.

BACA JUGA:  Sebelum Disanksi DPP PDIP, FX Rudy Ngaku Debat 1,5 Jam dengan Hasto

"Saat itu SBY dapat simpati publik yang tinggi, rating SBY naik. Kira-kira PDIP ingin memainkan narasi itu, jadi itu untuk PDIP lagi," papar dia.

Di sisi lain, PDIP seakan ingin menegaskan sebagai partai yang sedang berkuasa.

BACA JUGA:  Begini Persiapan Ganjar Ikut Tour de Borobudur

"Kalau ada orang yang berbicara sebelum ketua umum berbicara, maka itu tidak elok dan harus diberi sanksi. Jadi buat saya ini strategi politik yang dimainkan PDIP untuk meraih simpati publik,” ungkap dia.

Menurut dia, dengan strategi tersebut diharapkan publik memberi ruang simpati pada partai maupun kader.

Dengan sanksi ini PDIP juga dinilai tengah mempertimbangkan siapa tokoh yang akan dicalonkan sebagai Capres 2024.

"Mau Ganjar atau Puan, dua-duanya sama kuat. Kalau PDIP melihat animo publik berdasarkan survei, tampak Ganjar hasilnya lebih tinggi dibandingkan tokoh lain," tegas dia.

Agus juga menilai sanksi yang diberikan kepada kader PDIP tersebut bukanlah sesuatu yang serius.

"Seriusnya sampai dipanggil ke Jakarta, tidak seriusnya cuma ada sanksi teguran. Ada nggak suratnya, secara hukum kan itu bukan sanksi, itu sanksi moral namanya,” jelas dia.

Di samping itu, PDIP juga akan lebih melihat posisi survei publik itu lebih menentukan daripada keinginan partai.(ant)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Farida Trisnaningtyas

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATENG