Ganjar Dapat Teguran Lisan dari PDIP, Ini Kata Pakar

GenPI.co Jateng - Pengamat psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Abdul Hakim menilai teguran lisan yang didapat Ganjar Pranowo dari partainya hanyalah drama PDI Perjuangan (PDIP).

Selain itu, teguran lisan ini hanya bersifat normatif untuk menjaga marwah PDIP.

"DPP menginstruksikan untuk menunggu arahan ketua umum. Walaupun Hasto dan elite PDI Perjuangan yang lain sudah menyampaikan apa yang disampaikan Ganjar bukan deklarasi. Pemanggilan itu hanya untuk menjaga marwah organisasi," ujar Abdul Hakim saat dihubungi GenPI.co, Selasa, (25/10).

BACA JUGA:  Ngaku Siap Nyapres, Ganjar Dapat Teguran Lisan dari PDIP

Hakim menilai teguran lisan DPP PDIP untuk Ganjar ini juga tidak memiliki efek apapun.

Akan tetapi, jika Ganjar Pranowo mendapat teguran tertulis, maka ini baru bisa berdampak kepadanya.

BACA JUGA:  Ganjar Dapat Teguran Lisan dari PDIP, Ini Kata FX Rudy

"Kalau surat peringatan baru ada efek. Menegur lisan didasarkan pada pertimbangan yang matang. Ganjar ditetapkan capres maka surat teguran yang tertulis akan menjadi boomerang bagi Ganjar," papar dia.

Hakim juga menganggap teguran lisan yang diberikan DPP PDIP ditujukan untuk memberi tahu publik yang akan dicalonkan maju Capres 2024 memanglah Ganjar Pranowo.

BACA JUGA:  Didukung Jadi Cawapres, Yenny: Mas Ganjar Aktor Utamanya, Saya Cuma Batur

"Keputusan DPP memberikan teguran lisan sebenarnya ngasih tahu ke publik Ganjar dipertimbangkan serius sebagai salah satu capres PDI Perjuangan," ungkap Hakim.

Menurut dia, Ketua Umum PDIP, Megawati Seokarnoputri, tengah memainkan drama politik.

Publik tidak akan tertarik jika cuma disodorkan program kerja, sehingga apa yang tengah terjadi adalah strategi untuk mengambil simpati masyarakat.

"Kalau saya melihatnya kelihaian Megawati memainkan drama politik. Beliau sangat memahami psikologi politik masyarakat Indonesia. Kalau disodorkan program kerja, kebijakan, itu tidak akan menarik. Publik akan tertarik jika ada unsur drama," papar dia.

Hakim melihat pola yang sama saat pencalonan Joko Widodo dari menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden.

Ini termasuk teguran yang diberikan kepada dewan kolonel dan FX Hadi Rudyatmo.

"Itu menjaga antusiasme publik menunggu-nunggu siapa sih yang dicalonkan. PDIP sedang memperkuat posisi partai. Jangan sampai disepelekan tersingkir oleh manuver individu dari kader partainya. Partai punya posisi di atas kadernya," tutur Hakim.

Hakim menjelaskan pola ini digunakan PDIP untuk menegaskan kepada kader jika partai posisinya lebih tinggi.

"Saya pikir ini langkah menjaga marwah organisasi. Sekaligus menegaskan partai lebih powerfull dari pada personal kader," jelas dia.(*)