GenPI.co Jateng - Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, mengajak anggotanya dengan menyisihkan 20% pendapatannya untuk membantu masyarakat terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Jika teman-teman Fraksi PKS menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, saya secara riil mengajak seluruh anggota Dewan untuk menyisihkan 20% dari pendapatan pada bulan depan untuk memberikan kepada mereka yang berhak," kata dia, Jumat (16/9).
Masan membeberkan ajakan ini sebagai respons anggota Fraksi PKS yang menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM pada rapat paripurna pada Kamis (15/9).
Jika semua anggota DPRD Kudus setuju, maka total donasi yang terkumpul bisa lebih dari Rp 100 juta.
Menurut dia, ini saatnya anggota dewan menunjukkan keprihatinan dan empatinya membantu masyarakat melalui cara donasi.
Meskipun demikian, aksi ini bersifat ajakan bagi seluruh anggota dewan.
Bagaimana pun kenaikan harga BBM merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Selanjutnya pemerintah daerah merespons kebijakan itu dengan mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai (BLT).
Adapun Pemkab Kudus mengalokasikan BLT dari alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
Akan tetapi, penerima BLT ini masih terbatas para pekerja rokok.
Sedangkan BLT subsidi BBM dari pemerintah pusat hanya menyasar 52.000 orang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Tri Erna Sulistyowati mengapresiasi ajakan untuk menyisihkan pendapatan mereka pada Oktober 2022.
"Kami sepakat dengan usulan tersebut karena untuk membantu masyarakat yang terdampak," papar dia.
Namun demikian, hal berbeda diungkapkan Ketua Fraksi Partai Nasdem, Muhtamat.
Dia meminta usulan untuk menyisihkan 20% pendapatan dibahas terlebih dahulu.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News