GenPI.co Jateng - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP Jamsostek) akan memberikan pelatihan bagi tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Mereka akan diberi pelatihan, diberi akses informasi pasar, dan bantuan uang tunai selama 6 bulan.
Ini sebagai bentuk komitmen BP Jamsostek dalam memberikan pelayanan publik dengan melindungi tenaga kerja perusahaan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja.
Program ini melihat meningkatnya pekerja yang menjadi korban PHK karena dampak pandemi Covid-19.
"Jadi, bagi tenaga kerja yang mengalami risiko pemutusan hubungan kerja akan diberikan pelatihan pada pemerintah, diberi akses informasi pasar, dan bantuan uang tunai selama 6 bulan," kata Kepala BP Jamsostek Cabang Pekalongan, Budi Jatmiko, Sabtu (25/12).
Di sisi lain, BP Jamsostek juga akan menyasar sektor informal.
Mereka adalah pekerja bukan penerima upah yang rentan tidak tersentuh kepesertaan BP Jamsostek.
Menurut Jatmiko, sebagian besar pekerja di Indonesia berada di sektor informal sehingga masih banyak mereka yang tidak tersentuh dalam kepesertaan BP Jamsostek.
"Sekitar 70% pekerja berada di sektor informal dan 30% di sektor formal. Oleh karena itu, kami koordinasi dengan pemerintah terkait manfaat ikut kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja informal," imbuh dia.
Sementara itu, realisasi klaim jaminan BP Jamsostek Cabang Pekalongan mencapai Rp238,5 miliar hingga akhir November 2021.
Jumlah klaim ini melejit jika dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya sekitar Rp 161,05 miliar.
Sepanjang 2021 pihaknya telah menyelesaikan 21.924 kasus terdiri dari jaminan hari tua (JHT) sebanyak 17.213 kasus dengan total klaim Rp 208,1 miliar, jaminan kecelakaan kerja (JKK) 623 kasus (Rp 5,1 miliar), jaminan kematian 534 kasus (Rp 22 miliar, dan jaminan pensiun 3.554 kasus (Rp 3,15 miliar).(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News