GenPI.co Jateng - Kenaikan harga BBM yang akan diterapkan pemerintah idealnya sebesar 25%.
Hal ini diungkapkan Ekonom Universitas Diponegoro (Undip) Semarang FX Sugiyanto.
Dengan demikian, dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi tidak terlalu besar, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Saya belum menghitung persis, tetapi jangan lebih dari 25%. Tentu ini sangat tergantung pada konsumsi dan efek dominonya, karena pasti akan berdampak pada biaya transportasi, yang juga berpengaruh pada biaya distribusi pangan," kata dia, Rabu (31/8).
Sugiyanto membeberkan kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan pembatasan pembelian bersubsidi.
Kebijakan ini mengingat selama ini BBM subsidi seperti pertalite lebih banyak dikonsumsi oleh orang mampu.
Maka dari itu, penerapan pembatasan dengan menggunakan aplikasi MyPertamina merupakan langkah yang sudah tepat.
Penerapan teknologi tersebut juga memungkinkan adanya pendataan yang lebih baik.
"Saya sempat nongkrong di SPBU dan mengamati yang membeli pertalite itu banyak mobil-mobil mewah, seperti ada Honda CRV dan Alphard. Memang tidak ada larangan, tapi kita harus melihat dari sisi keadilan sosial," papar dia.
Sugiyanto menambahkan pemerintah harus mempunyai alasan yang masuk akal dan adil karena dampaknya terhadap masyarakat berbeda-beda.
"Lebih baik terjadi perdebatan di masyarakat, daripada pemerintah langsung melakukan kenaikan harga. Memang negatifnya harga mulai naik, tapi sisi baiknya masyarakat melihat pemerintah tidak diam-diam dalam mengambil keputusan," imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah Adhi Wiriana menyarankan pelaku usaha harus melakukan efisiensi anggaran atau pun biaya agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu besar terhadap kenaikan inflasi.
Selain itu, pemerintah harus melakukan intervensi agar tarif angkutan baik darat, laut maupun udara tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Pemprov Jateng mungkin juga perlu memperbanyak program angkutan gratis seperti di Jakarta, supaya lebih sejahtera dan masyarakat lebih berminat menggunakan angkutan umum dibandingkan dengan menggunakan kendaraan pribadi," ungkap dia.
Di sisi lain, Adhi mengungkapkan idealnya inflasi di Jawa Tengah tidak lebih dari 5%.
Jika inflasi melebihi angka tersebut, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan yang akan memunculkan persoalan lain seperti kriminalitas.
"Kalau inflasi terlalu tinggi, apalagi jika sampai dua digit, maka akan berdampak pada tingkat kemiskinan dan hal lain termasuk kriminalitas," tutur dia.
Di samping itu, BPS menyambut positif bantuan langsung tunai sebagai bantalan untuk menghadapi kenaikan BBM.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News