GenPI.co Jateng - Mereka yang ingin menjadi gubernur setidaknya harus memiliki modal Rp 100 miliar.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata yang membeberkan mengenai mahalnya biaya politik di Indonesia.
Alex menyampaikannya dalam pembekalan antikorupsi kepada Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) beserta 54 pengurus Partai Hanura di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, Jakarta, Kamis (30/6).
"Tidak ada yang gratis, hasil survei KPK, dana yang harus dimiliki para calon untuk menjadi kepala daerah tingkat II saja sebesar Rp20-30 miliar. Untuk gubernur, harus memiliki dana Rp100 miliar," kata Alex.
Alexander Marwata membeberkan pada akhirnya ongkos pencalonan didapat dari berbagai sponsor lantaran partai politik membolehkan berbagai perusahaan menyumbang.
Dampaknya, hal itu menjadikan beban politik di masa depan ketika sang calon terpilih.
Misalnya, perusahaan kontraktor menyumbang sang calon maju dalam pilkada.
Akibatnya, ketika sang calon tersebut terpilih, maka akan ditagih jatah proyek di pemerintahannya.
"Kalau calon yang dijagokan menang, perusahaan penyumbang tersebut ikut tender dalam proyek kebijakannya dan pasti akan diloloskan. Yang seperti ini akan runyam karena sudah dipesan di awal, bahkan mulai dari perencanaan proyeknya, kegiatannya, lelangnya, dan harga yang terbentuk juga pasti tidak bener," papar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan Partai Hanura akan menerapkan saran, sistem, dan metodologi yang disampaikan KPK.
Dengan demikian, ini dapat menjadi bahan dalam menyosialisasikan dan membentuk kader partai yang taat hukum serta berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News