Khilafatul Muslimin Konvoi di Brebes, Pemprov Lakukan Ini

02 Juni 2022 08:00

GenPI.co Jateng - Video viral konvoi promo Khilafatul Muslimin di daerah Kabupaten Brebes membikin Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah antisipatif. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Minggu (29/5) lalu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, mengatakan pihaknya segera ke Brebes tak lama setelah kejadian tersebut.

Pihaknya melakukan rapat dengan Komunitas Intelijen di Brebes.

BACA JUGA:  Cegah Radikalisme, Kendal Miliki Kampung Pancasila

“Saya kebetulan terjun langsung di lapangan. Kemarin saya ke Brebes, rapat dengan Komunitas Intelijen di Brebes. Alhamdulillah, sudah dilakukan tindakan-tindakan. Senin (30/5/2022) ke Brebes,” kata Haerudin, dikutip jatengprov.go.id, Kamis (2/6).

Hal ini dilakukan untuk memastikan Jateng aman dan terhindar dari paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

BACA JUGA:  Pemuda Harus Amalkan Ideologi Pancasila

Pihaknya juga langsung ke Klaten untuk bertemu dengan amir Khilafatul Muslimin.  

Berdasarkan informasi yang didapatnya dari amir atau pemimpin Khilafatul Muslimin di Klaten, memang di Jawa Tengah ini persebarannya terbagi dua wilayah, yakni Brebes, Banyumas, Tegal, dan Slawi.

BACA JUGA:  Begini Cara PDIP Kota Solo Peringati Hari Lahir Pancasila

Beberapa daerah ini itu ikutnya wilayah Cirebon. Sedangkan di Jawa Tengah meliputi Solo Raya dan DIY.

“Jadi memang modelnya, amir per wilayah. Kebetulan, saya sempat diskusi, di Indonesia ini dibagi tiga wilayah. Ada wilayah Jawa, Sumatera, dan wilayah Timur,” papar dia.

Pemprov Jateng segera melakukan antisipasi dengan cepat. Begitu muncul di media, sasaran pertama adalah di Brebes karena yang muncul gambar-gambarnya di Brebes.

“Apapun kegiatan mereka, kemarin kami sudah sepakat, supaya diberitahukan kepada Polres, ada izin dari kepolisian. Sehingga, tidak berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Insyaallah amanlah di Jawa Tengah,” ungkap dia.

Pihaknya menyatakan Jateng aman dari pengaruh Khilafatul Muslimin. Adapun tugas pemerintah adalah mewaspadai, antisipasi, dan deteksi, sudah dilakukan.

“Kemarin FKUB, 10 ormas menyatakan menolak terhadap kegiatan Khilafatul Muslimin. Dihadiri Kapolres dan dilakukan penandatanganan (kesepakatan),” jelas dia.(*)

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

Redaktur: Farida Trisnaningtyas

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co JATENG