GenPI.co Jateng - Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan hoaks soal kabar goyangnya menara Masjid Sriwedari Solo kemungkinan merupakan aksi oknum yang tidak suka.
Dalam hal ini, oknum penyebar hoaks ini tidak menginginkan dibangunnya Masjid Sriwedari, lantaran tanah area itu terlibat sengketa antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan ahli waris Keraton Kasunanan.
Peristiwa ini terjadi saat car free day Solo yang membuat masyarakat kocar-kacir dan para pedagang kaki lima (PKL) menjadi korban, pada Minggu (30/5) lalu.
"1.000% menara Masjid Sriwedari itu kuat, karena struktur bawahnya itu luar biasa. Kan sudah dihitung oleh Wika (kontraktor) tingginya itu 114 meter. Itu kemarin hoaks saja, " kata Rudy saat ditemui sejumlah wartawan seusai acara upacara Hari kelahiran Pancasila di Taman Jogo Kali Pucangsawit, Solo (1/6).
Seperti diketahui, Masjid Sriwedari dibangun saat dia menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Sayangnya, ketika jabatannya telah habis, pembangunan masjid itu belum selesai.
"Ya namanya hoaks kan ada oknum yang tidak menginginkan masjid itu di situ. Tapi undang-undang cagar budaya itu memperbolehkan lokasi cagar budaya untuk dijadikan area pendidikan, keagamaan, kebudayaan dan kesenian,” ungkap dia.
Rudy menegaskan status tanah Sriwedari di mata hukum sah milik Pemkot Solo.
"Tanah di Sriwedari itu sah demi hukum kalau tidak percaya cek di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) yang sekarang ini Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenda). Aset itu di situ terbit sertifikat tanah HB 41 dan HB 40. Dicek di Badan Pertanahan Negara (BPN) itu tidak ada catatan satu pun tanah di Sriwedari itu sengketa. Solo tanpa Sriwedari itu sebetulnya bukan Solo," tegas Rudy.
Selain itu, pembangunan masjid ini terhenti terkendala adanya wabah Covid-19 bukan karena sengketa.
"Anggarannya Rp 165 miliar ya semua dari Corporate Social Responsibility (CSR), waktunya karena tertabrak Covid-19 kan berhenti. Mungkin kalau tidak ada Covid-19 bisa selesai kemarin (2020 sudah selesai),” ungkap dia.
Rudy mengaku sebenarnya dia sudah mengajukan ke Presiden Joko Widodo untuk penyelesaian tanah Sriwedari.
"Tinggal sebenarnya mohon maaf karena Pak Joko Widodo sebelumnya pernah jadi Wali Kota di Solo yang berjuang untuk mempertahankan Sriwedari sebagai aset negara sekarang kan menjadi Presiden nah ini kan sebenarnya bagaimana aset ini kembali ke negara,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News