GenPI.co Jateng - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk minyak goreng.
Larangan ekspor ini akan berlaku pada Kamis 28 April mendatang.
Ganjar menilai tindakan Presiden Jokowi benar dan sangat tegas.
"Ketika menggunakan kebijakan HET enggak jalan, menggunakan DMO enggak jalan, sudah dikawal dengan instrumen pemerintah juga masih enggak beres. Saya kira ini sebuah tindakan yang dilakukan oleh Presiden dengan sangat tegas," kata Ganjar, Minggu (24/4).
Menurut dia, persoalan minyak goreng sudah berjalan 4 bulan lebih sehingga Presiden harus mengambil tindakan langsung.
Selain itu, pemangku kepentingan utama seperti Menteri Perdagangan dan Perindustrian, juga BUMN atau lewat Badan Pangan Nasional harus segera mengambil langkah.
Langkah ini antara lain mengajak para pengusaha berkomunikasi.
Ganjar menilai para pengusaha akan mau diajak duduk bersama dan berdiskusi.
"Sekali lagi, kepentingan nasional. Kita mesti dukung tindakan ini. Kan, Presiden menyampaikan sampai waktu yang belum ditentukan. Artinya kalau cepat-cepat semuanya memperbaiki situasi ini mungkin itu tidak perlu lama. Namun, kalau tidak diperbaiki ya pasti kebijakan ini akan berdampak pada yang lain," papar dia.
Ganjar menyebut kebijakan melarang ekspor minyak goreng berpengaruh bagus bagi daerah di Indonesia.
"Setelah ini kami cek saja. Dugaan saya pasti akan ada minyak goreng yang masuk ke sini lebih banyak lagi dan saya sudah mengecek ke lapangan untuk minyak goreng curah juga tidak gampang didapat," jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News