GenPI.co Jateng - Sebanyak 17.056 anak di Jepara tercatat putus sekolah.
Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) menjadi persoalan serius yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
“Perangkat Daerah harus benar-benar melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pemantauan agar anak-anak kita menyelesaikan sekolahnya,” kata Bupati Jepara, Dian Kristiandi, dikutip jepara.go.id, Rabu (8/12).
Menurut dia, banyak faktor penyebab anak putus sekolah di Jepara.
Hal ini antara lain, anak tidak mau sekolah, pernikahan usia dini, faktor ekonomi, sosial budaya, dan faktor-faktor lainnya.
Tingginya angka ATS menghambat Pemkab mencapai target wajib belajar 9 tahun menuju wajib belajar 12 tahun.
Maka dari itu, Pemkab membuat banyak program untuk menyelesaikan ATS tersebut, yakni program kejar paket dan pemberian beasiswa.
Jepara pun ditunjuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Unicef sebagai kabupaten replikasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS).
Di Jepara ada 4 desa yang dipilih untuk pelaksanaan P-ATS, yakni Desa Nalumsari, Desa Tegalsambi, Desa Tulakan, serta Desa Tubanan.
Di wilayah ini, program tersebut diberi tajuk Gerakan Yuk Sekolah Maneh. Di dalamnya juga didukung Gerakan Remaja Hebat.
Tujuannya adalah sebagai upaya percepatan penanganan anak tidak sekolah, agar dapat bersekolah sesuai jenjang pendidikannya.
Pihaknya berharap melalui kolaborasi lintas sektor, permasalahan ATS di Jepara dapat ditangani secara komprehensif, berkelanjutan, dan dilandasi semangat kebersamaan, serta keswadayaan masyarakat.
Education Officer Unicef, Yuanita M Nagel, menyebut di Jepara saat ini ada 4 desa yang didampingi.
Namun begitu, tidak menutup kemungkinan desa yang didampingi akan bertambah jumlahnya.
“Program pendampingan ini akan kami jalankan sampai Juni 2022. Kami membantu pilot project. Tapi harapannya nanti pemerintah Jepara bisa melanjutkan,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News