GenPI.co Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengatasi persoalan yang menghambat ekspor.
Salah satu kendala adalah kelangkaan logistik dan kontainer khususnya saat pandemi Covid-19.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mengatakan berbagai strategi dan kebijakan dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi persoalan penghambat ekspor.
Cara ini antara lain, fasilitasi ekspor ke pasar nontradisional dan mengkaji usulan kemungkinan adanya subsidi biaya logistik serta biaya angkutan laut untuk ekspor.
“Ada beberapa hal yang menghambat ekspor, salah satunya adalah naiknya biaya logistik. Persoalan kelangkaan kontainer saat ini bukan lagi menjadi isu utama yang dihadapi pelaku ekspor. Namun, permasalahan saat ini adalah ketersediaan ruang kapal akibat kondisi perdagangan global,” kata dia, dikutip jatengprov.go.id, Senin (21/3).
Gus Yasin membeberkan Pemprov memfasilitasi ekspor ke pasar nontradisional.
Ini antara lain, pelepasan ekspor peserta Export Coaching Program ke Rusia dengan produk Coconut Charcoal Briquette, pelepasan ekspor binaan bersama FTA Center Semarang ke Vietnam dengan produk rumput laut kering, gebyar ekspor produk pertanian serentak 34 provinsi, serta pelepasan ekspor produk ikan segar ke Singapura oleh Gubernur Jateng.
“Juga membangun atau membentuk shipping line milik negara yang dapat mendorong ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada shipping line negara lain,” imbuh dia.
Di sisi lain, pihaknya juga mengkaji kemungkinan subsidi biaya logistik dalam negeri dan biaya angkutan laut untuk kegiatan ekspor.
Ini khususnya bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus kemungkinan fasilitasi oleh negara untuk pengembalian kontainer kosong.
Adapun persoalan lain yang seperti beberapa pelabuhan mengalami ketidakcocokan ukuran dan tipe kontainer yang masuk untuk impor dan yang digunakan untuk ekspor.
Selain itu, adanya waktu tunggu yang lama di pelabuhan utama negara-negara maju menyebabkan terjadinya kongesti.
Akhirnya kapal tidak dapat beroperasi secara optimal dan frekuensi berlayar juga berkurang drastis sehingga menghambat ekspor.
Terkait infrastruktur utama, seperti pelabuhan muat yang kurang memenuhi syarat untuk berlabuhnya kapal-kapal besar.
Di samping itu, biaya logistik dipengaruhi alokasi peti kemas kosong oleh MLO (Main Line Operator) yang mayoritas masuk ke pelabuhan di Jakarta dan Surabaya, serta naiknya harga bahan bakar minyak.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News