GenPI.co Jateng - Sebanyak 83 desa akan didampingi organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan.
Program Satu OPD Satu Desa Dampingan menyasar 83 desa pada 2022.
Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, mengatakan program ini menyasar ke desa guna mengurangi tingkat kemiskinan.
Dengan begitu, dari semula desa merah bisa menjadi kuning hingga hijau.
“Kalau kami bicara tingkat efektif, ya kemarin itu kita bisa melihat dari sekian kabupaten di desa dampingan di 2021. Di era pandemi saja kami bisa entaskan 25 desa. Yang awalnya merah menjadi kuning. Kami bisa mengevaluasi dari 19 desa dampingan kami yang saat itu kuning, saat ini jadi hijau,” kata dia, dikutip jatengprov.go.id, Jumat (4/3).
Hal ini disampaikannya pada Rapat Evaluasi Desa Pendampingan Tahun 2021 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2022 serta Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan di 35 Kabupaten/Kota bersama OPD, di Grhadhika Bhakti Praja, Jumat.
Gus Yasin, sapaan akrabnya, menjelaskan tahun ini desa dampingan OPD Jateng sebanyak 83 desa.
Rinciannya ada 72 desa dampingan baru dan 11 desa lanjutan pada 2021.
Desa ini berada di 15 kabupaten, yakni Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, dan Wonosobo.
Pemprov akan didukung Komite Ekonomi Kreatif (Komekraf) Jawa Tengah guna mengoptimalkan program pendampingan ini.
Dia menilai keberadaan Komekraf penting bagi desa yang memiliki potensi kreatif untuk dikembangkan.
Pihaknya berharap Komekraf bisa menemukan desa-desa berpotensi sehingga akan menyediakan lapangan kerja.
Dari Komekraf akan memantau ke 83 desa dampingan lebih dulu kemudian dilakukan asesmen.
“Saya berharap nanti bantuan kami bukan bersifat bangunan saja, infrastruktur saja, tetapi bagaimana membuat ekonomi kreatif, masyarakat memiliki potensi income yang kontinyu, yang terus. Itu yang penting,” papar dia.
Sementara itu, Sekda Pemprov Jateng, Sumarno, menambahkan pengurangan kemiskinan tidak hanya soal membantu infrastruktur seperti bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), jamban, listrik, dan lainnya.
“Kami juga ke depan inginnya bicara masalah stunting. Karena desa miskin biasanya juga ada stunting. Di desa yang kami dampingi juga potensinya apa yang ada di sana,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News