GenPI.co Jateng - Perbedaan data warga kurang mampu antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat membuat program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah tak maksimal.
Maka dari itu, pembaruan data menjadi langkah awal supaya bantuan yang dikucurkan untuk masyarakat miskin tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat mengikuti rapat koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Penyelesaian Sambungan Listrik bagi Rumah Tangga Kurang Mampu di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, dan Kebumen, di Hotel Grand Kanaya, Banyumas, Rabu (1/12)
“Bagaimana kami bisa membantu kalau datanya tidak valid? Maka itu saya minta ayo, Pak Camat, Pak Kades saya titip, datanya diperbarui,” kata Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, dikutip jatengprov.go.id, Kamis (2/12).
Dalam hal ini, Wagup meminta seluruh camat dan kades di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan Kebumen, agar segera memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Caranya, verifikasi dan validasi kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang tersedia.
Nantinya, camat dan kades bisa dibantu ahli teknologi informasi (IT) di masing-masing wilayah untuk input data.
Kepala Desa Sokaraja, Jamhar, menyebut ia sempat kebingungan bagaimana cara memperbaiki data yang diperoleh dari pusat lantaran ada perbedaan dengan daerah.
Pihaknya sempat melakukan verifikasi kemudian ditemukan nama warga yang mampu masuk dalam daftar warga miskin.
“Saya akan mengusahakan, (data) orang yang sudah mampu akan saya hapus. Saya akan minta bagian IT saya untuk memasukkan data yang sesuai,” jelas dia. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News