GenPI.co Jateng - Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, menghentikan bantuan operasional bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK menyusul adanya dugaan pungli PKH.
Sebelumnya, Pemkab Kebumen mengalokasikan Rp1 juta kepada 26 TKSK setiap bulan.
Dalam setahun, Pemkab Kebumen menganggarkan sedikitnya Rp312 juta.
"Saya sudah memutuskan menghentikan bantuan operasional Rp1 juta per bulan untuk TKSK,” kata Arif, dikutip Kebumenkab.go.id, Sabtu (19/2).
Sebagai gantinya, anggaran bantuan operasional TKSK ini akan dialihkan untuk program lain.
“Toh mereka sudah dapat gaji dari Kemensos,” sambung dia.
Penghentian itu dilakukan menyusul ada dugaan pungli terhadap program PKH yang pengawasannya ada pada TKSK.
Arif menerima sejumlah laporan salah satunya pungutan supplier senilai Rp500 per kilogram beras dari semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ada juga pungutan di e-warong oleh oknum tertentu yang bersumber dari laba masing-masing jenis sembako.
“Nah ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu," ujar dia.
Tak hanya itu, selain pendamping program bansos BPNT, TKSK juga bertanggung jawab mengawasi dan mendampingi program Bansos RTLH.
Arif menerima kabar soal bantuan RTLH ini ada KPM yang dananya disunat sebesar 30 persen.
Saat ini kasus pemotongan anggaran RTLH ini sedang diproses di kepolisian.
Dia merasa prihatin lantaran di tengah kondisi kemiskinan warga, masih ada yang mengambil keuntungan dengan memotong 30 persen.
“Makanya karena kinerjanya buruk, bantuan oprasional atau tali asih itu saya hentikan," ujar dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News