GenPI.co Jateng - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyiapkan 3 agenda untuk merampungkan konflik rencana pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Beber, Kabupaten Purworejo.
Agenda tersebut akan dijalankan bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Tiga agenda itu, yakni evaluasi teknis, pendekatan agar tidak terjadi kekerasan, dan pemulihan kondisi warga agar kembali guyub rukun," kata Ganjar, Sabtu (12/2).
Ganjar berencana akan kembali mengunjungi Desa Wadas dalam waktu dekat.
Ganjar membeberkan evaluasi teknis berkaitan dengan isu lingkungan dan penambangan.
Isu ini melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Insya Allah kami akan masuk, saya senang tadi ada informasi KPAI mau diajak masuk itu bagus, nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga kami minta untuk masuk," imbuh dia.
Ganjar pun berterima kasih kepada Komnas HAM yang terus memberikan masukan kepadanya.
"Prinsipnya adalah menyiapkan sebaik-baiknya informasi yang akan disampaikan dengan gampang dan gamblang untuk dipahami warga Wadas," papar dia.
Sementara itu, Anggota Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, pihaknya akan mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemprov Jateng dengan warga Desa Wadas.
"Pak Gubernur komitmen untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur," jelas dia.
Kali terakhir, BPN telah merampungkan pengukuran tanah yang akan dijadikan tambang batu andesit sebagai material pembangunan Bendungan Bener.
Pengukuran ini dilakukan terhadap lahan milik warga yang setuju digunakan untuk tambang.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News