GenPI.co Jateng - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui adanya penataan terhadap ekosistem industri pers.
Hal ini demi terciptanya iklim kompetisi yang lebih seimbang di antara media-media arus utama dengan platform digital asing.
Ini disampaikan Jokowi secara daring dalam sambutan acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (9/2).
Jokowi pun mengajukan 3 opsi mengenai regulasi publisher rights, yakni dengan membentuk UU baru, merevisi undang-undang terkait industri media yang sudah ada, atau menerbitkan peraturan pemerintah (PP).
"Kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kami selesaikan. Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan. Apakah UU baru, revisi UU lama, atau memakai PP," kata dia, dalam siaran pers.
Menurut dia, pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa sehingga tetap mampu berselancar di tengah perubahan dan era transformasi digital.
Di sisi lain, perusahaan platform asing harus diatur agar tata kelolanya semakin baik.
Dengan demikian, hal ini bisa menjadikan industri pers semakin sehat dan kuat.
Selain itu, transformasi digital dalam ekosistem industri pers diperlukan untuk menghasilkan karya-karya jurnalistik yang berkualitas, lebih cepat, dan tetap akurat.
Dalam 2 tahun terakhir industri pers dinilai mengalami tekanan akibat disrupsi digital.
Selain karena pandemi, adanya tekanan dari platform media raksasa asing yang berakibat menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.
"Tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar klik atau views, membanjiri konten-konten yang hanya mengejar viral, masif nya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," papar dia.
Jokowi menyebut kedaulatan informasi harus diwujudkan bersama-sama.
Caranya, dengan memperkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat, membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, serta menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video-video asing.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News