GenPI.co Jateng - DPR RI menyayangkan konflik yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menilai tindakan represif Kepolisian saat mengamankan pengukuran lahan bendungan di Desa Wadas bertolak belakang dengan program Presisi yang digembor-gemborkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya menyayangkan terjadinya peristiwa di Desa Wadas, yang menimbulkan kritikan publik saat dilakukannya pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi dari Kapolri," kata dia, Rabu (9/2).
Taufik juga mendesak Kepolisian memberikan akses bantuan hukum bagi warga karena merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tindakan menghalangi hak warga mendapatkan bantuan hukum merupakan pelanggaran hukum.
Dia juga meminta Komnas HAM turun ke tempat kejadian untuk mengumpulkan informasi dan meminta agar Mabes Polri membantu memfasilitasi dan mendukung kerja Komnas HAM.
"Komnas HAM bersama Mabes Polri perlu menjelaskan kepada publik hasil temuannya karena terdapat beberapa versi informasi yang beredar di publik agar publik mendapatkan informasi yang valid, lengkap, dan komprehensif," papar dia.
Menurut dia, seharusnya aparat menjaga agar warga merasa aman dan tidak diliputi rasa takut.
Maka dari itu, Kepolisian semestinya mengedepankan langkah dialog dan persuasif.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga dengan Kepolisian.
Dia menganggap pendekatan keamanan atau security approach hanya menyengsarakan warga dan tidak akan menyelesaikan masalah.
"Malah pendekatan keamanan secara eksesif hanya akan membawa masalah-masalah baru yang sulit diselesaikan. Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat," jelas dia.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News