GenPI.co Jateng - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengucurkan anggaran mencapai Rp 11 miliar untuk penurunan angka stunting dan program keluarga berencana (KB) di Kabupaten Purbalingga.
Dengan demikian, harapan Pemkab Purbalingga bisa menurunkan angka stunting sampai 12% bisa terwujud.
“Jadi terdiri dari BOKB (Bantuan Operasional KB) sebesar Rp 9,2 miliar kemudian juga ditambah DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik sebesar Rp 1,8 miliar sehingga total Rp 11 miliar,” kata Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo, dikutip purbalinggakab.go.id, Senin (7/2).
Hal ini diungkapannya saat melakukan kunjungan monitoring penanganan stunting dan program KB Kabupaten Purbalingga, Sabtu (5/2).
Menurut dia, anggaran dialokasikan melalui dinas yang membidangi KB, yakni Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA).
Anggaran ini bisa dipakai untuk program jambanisasi, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga, dan sebagainya.
Dalam hal ini, pihaknya mengapresiasi progres penurunan angka stunting di Purbalingga, yakni 16,8%.
Angka ini sudah mendekati target nasional tahun 2024, yakni 14%.
Demi menurunkan angka stunting BKKBN membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di setiap daerah.
“Di sini (Purbalingga) TPK ada 769 tim, masing-masing tim terdiri 3 orang. Mereka akan bertugas pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting,” papar dia.
Hasto memperkirakan jumlah penduduk Purbalingga yang mencapai 1 juta jiwa, maka ada 7.000 orang menikah per tahun dan 5.000 kelahiran pertama.
TPK akan bertugas mendampingi mereka yang akan menikah, hamil/akan melahirkan.
Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga, Sudono, berharap anggaran yang diberikan BKKBN benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik dan berdampak pada penurunan angka stunting.
“Harapan kami angka stunting Kabupaten Purbalingga bisa turun sampai 12%,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News