Atasi Stunting di Purbalingga, BKKBN Gelontorkan Dana Rp11 Miliar

GenPI.co Jateng - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelontorkan dana Rp11 miliar kepada Pemkab Purbalingga guna mengatasi masalah stunting.

Purbalingga juga diminta untuk memperuas kepesertaan pelayanan KB.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, mengatakan dana Rp11 miliar terbagi ke dalam dua bantuan yakni bantuan operasional KB (BOKB) senilai Rp9,2 miliar.

BACA JUGA:  Tenang Lurr! RSUD Batang Sudah Siapkan Bed Khusus Pasien Covid-19

Kemudian, sisanya bantuan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp1,8 miliar.

Pelaksana anggaran itu diberikan kepada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsosdalduk KBPPPA) Purbalingga.

BACA JUGA:  5 Wisata Umbul di Klaten yang Tak Kalah Hits dari Ponggok

“Dana bisa dipakai untuk jambanisasi, bedah rumah, pembangunan saluran air bersih rumah tangga dan lainnya," kata Hasto, dikutip Antara, Sabtu (5/2).

Di Purbalingga, angka stunting berada di level 16,8 persen.

BACA JUGA:  Animo Warga Batang Beralih ke TV Digital Rendah, Ini Alasannya

Angka dinilai cukup baik untuk memenuhi target pemerintah menurunkan stunting menjadi 14 persen pada 2024.

BKKBN juga menerjunkan 769 tim tenaga pendamping keluarga (TPK) terdiri masiing-masing tiga orang.

“Mereka akan bertugas melakukan pencegahan dini terhadap keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting," sambung Hasto.

TPK juga akan mendampingi pasangan yang akan menikah, ibu hamil dan ibu menyusui.

Mereka akan dipantau selama tiga bulan sebelum menikah terkait tinggi badan, berat badan, lingkar lengan dan Hb.

Apabila tidak memenuhi syarat, mereka akan menerima pendampingan khusus agar Hb Stabil dan melahirkan bayi yang sehat.

BKKBN juga mendorong penambahan akseptor KB. Penggunaan KB pada pasangan usia subur mencapai 64,6 persen.

Kemudian, penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang mencapai 31,9  persen.(*)