GenPI.co Jateng - Sebanyak 1.603 keluarga miskin ekstrem di Kebumen memerlukan intervensi agar segera terbebas.
Intervensi tidak melulu harus memakai APBD tetapi bisa menggandeng CSR, filantropi hingga Baznas.
“Dengan potensi pendanaan nonpemerintah bisa itu CSR, filantropi, Baznas dan lain sebagainya," kata Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, dikutip Kebumenkab.go.id, Selasa (25/1).
Dia mengatakan angka kemiskinan pada 2021 meningkat sebesar 0,24 persen menjadi 17,83 persen.
Angka ini menunjukkan hampir satu dari 5 warga Kebumen adalah orang miskin.
Kondisi inii diperberat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat yang diikuti dengan kenaikan garis kemiskinan sebesar Rp10.042, atau menjadi Rp390.599.
Data BPS menunjukkan distribusi pengeluaran untuk 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah periode 2016-2021 masih fluktuatif.
Sementara itu, pada 2021 pendapatan terendah di Kebumen telah memiliki proporsi pendapatan selalu di atas 17 persen.
“Hal ini menunjukan Kebumen memiliki ketimpangan pendapatan rendah," ujar Arif.
Menariknya, dilihat dari jumlah pengangguran terbuka, Kebumen justru berhasil menurunkan dari 6,07 persen menjadi 6,03 pada 2021.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat menjadi 70,05 pda 2021.
"Capaian indikator makro ini sudah seharusnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan," tuturnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News