GenPI.co Jateng - Sebanyak 12.425 titik pembangunan sarana dan prasarana di desa akan dibiayai dari anggaran Bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Jawa Tengah tahun ini.
Total proyek sarpras di perdesaan ini mencapai Rp 1,662 triliun (Rp1.662.977.500.000).
Bankeu sarpras ini diberikan pada 29 kabupaten se-Jawa Tengah.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jateng, Didi Haryadi, mengatakan bankeu sarpras ini untuk membangun seperti drainase, pengaspalan, betonisasi, perbaikan kantor desa, talud, embung, energi yang terbarukan, kantor BUMDes.
Selain, itu bankeu sektor ini juga bisa digunakan untuk membangun kios pasar desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, taman bacaan desa, dan sebagainya.
“Di 2022 (bankeu sarpras) menjadi 12.425 titik atau dengan total Rp1,6 triliun. Kepedulian serta perhatian terhadap pembangunan sarpras perdesaan, pemulihan ekonomi desa, penanganan kemiskinan di desa, luar biasa yang terjadi di Jawa Tengah,” kata Didi, dikutip jatengprov.go.id, Selasa (25/1),
Didi menyebut jumlah bankeu terbesar diterima oleh Kabupaten Pati pada 824 lokasi dengan nilai anggaran Rp 135,155 miliar dan Kabupaten Grobogan sebanyak 636 lokasi dengan nilai bantuan Rp 111,75 miliar.
Jumlah bankeu tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2020 Pemprov memberikan bantuan sarpras desa di 5.326 titik sasaran pembangunan, dengan jumlah anggaran Rp 933 miliar.
Sedangkan pada 2021, bantuan keuangan sarpras meningkat siginfikan, yakni 6.953 titik lokasi dengan anggaran mencapai Rp 1,069 triliun.
Selain sarpras, pihaknya juga ikut memberi bankeu untuk pengembangan kawasan perdesaan (PKP) kepada 53 desa, dengan total Rp 2,650 miliar untuk penyertaan modal bagi BUM Desa Bersama.
Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga memperhatikan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dengan jumlah lokasi 7.809 titik, dengan alokasi total anggaran Rp 39 miliar, setiap desa mendapat Rp 5 juta untuk operasional KPMD.
Dinas Permadesdukcapil merupakan 1 dari 3 OPD yang menangani pemberian bankeu pemdes.
Sebanyak 2 OPD lain adalah Disperakim menangani bantuan RTLH, dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata yang menangani pengembangan desa wisata.
“Karena untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya dari segi warganya atau masyarakatnya, tapi bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar,” jelas dia.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News