GenPI.co Jateng - Angka kemiskinan ekstrem di Kota Semarang perlu divalidasi dan diverifikasi menyusul adanya perbedaan data yang mencolok.
Ada perbedaan data angka kemiskinan ekstrem di Kota Semarang antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Kepala Dinsos Kota Semarang Heroe Soekendar mengatakan kemiskinan ekstrem di Semarang menurut BPS masih tersisa 0,04% atau sekitar 6.800 kepala keluarga.
Angka ini berbeda dengan data BKKBN yang menyebut angka kemiskinan ekstrem di wilayah ini ada 21.000 kepala keluarga.
"Adanya perbedaan data sebenarnya menyulitkan. Ada beberapa data yang harus diverifikasi lagi. Dari beberapa tempat yang sudah kami lakukan sampling ternyata tidak sebanyak itu yang kami temukan," kata dia, Jumat (28/4).
Heroe membeberkan perbedaan data tersebut perlu divalidasi di lapangan.
Pihaknya mengakui kemiskinan ekstrem di Kota Semarang memang ada.
Akan tetapi, jumlahnya dimungkinkan tidak sebanyak data yang ada, diperkuat dengan hasil pengecekan acak di beberapa kecamatan.
Heroe mencontohkan pengecekan acak untuk tingkat kemiskinan ekstrem dilakukan Dinsos Kota Semarang di beberapa Kecamatan, seperti Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, dan Semarang Barat.
Di beberapa kecamatan, ada warga yang masuk data kemiskinan ekstrem ternyata sudah bekerja atau memiliki usaha.
Namun demikia, rata-rata pengeluaran mereka sekitar Rp30.000-Rp 50.000 per hari.
Artinya, mereka tidak layak masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem karena pengeluaran harian mereka sudah lebih dari Rp10.000.
"Mereka sudah punya pekerjaan. Ada yang jadi sekuriti, usaha laundry, penjahit, dan lain-lain. Mereka tidak layak dikatakan kemiskinan ekstrem. Pengeluarannya (harian) juga lebih dari Rp10.000,” papar dia.
Heroe menduga kemiskinan ekstrem justru banyak dialami oleh kalangan lansia yang mayoritas sudah tidak berdaya dan lebih banyak bergantung pada orang lain.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News