GenPI.co Jateng - Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen memakai kendaraan dinas untuk mudik Lebaran.
“Pejabat dan ASN tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi (mudik). Hal ini kami rasa ASN Sragen sudah paham betul tentang aturan ini,” kata Bupati, dikutip jatengprov.go.id, Selasa (18/4).
Larangan ini diatur dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Sragen Nomor 700/497/03/2003.
Selain itu kebijakan ini juga mengacu pada kebijakan pemerintah pusat tentang larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik serta larangan menerima parsel Lebaran.
Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 07 Tahun 2023.
“Jadi, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perusahaan Milik Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” tegas bupati.
Namun demikian, Bupati memberikan pengecualian penggunaan mobil dinas untuk pekerjaan lapangan.
Dalam hal ini, kendaraan untuk kepentingan dinas publik, masih dapat dipergunakan. Misalnya, ada tugas untuk meninjau ke lapangan.
“Beberapa pengecualian diperbolehkan, seperti kendaraan Dishub untuk memantau arus mudik, dan lain–lain asal masih untuk kepentingan masyarakat . Tetapi, kalau untuk kepentingan pribadi, sebaiknya menggunakan kendaraan pribadi. Jangan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi,” papar dia.
Bupati menegaskan fasilitas negara digunakan untuk kepentingan tugas atau dinas, bukan untuk pribadi.
“Pada liburan Idulfitri silahkan mereka pakai mobil sendiri, kalau ada yang pakai (mobil dinas), nanti ada sanksi dari BKPSDM Sragen,” jelas Bupati.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News